Berita RS

Berita Terbaru

RSUP dr Sarjdito Aman Dikunjungi, Kasus Antrax Ditangani Intensif

Monday 23 January 2017
Kasus temuan penyakit antrax yang menjangkiti manusia di Kulon Progo, Yogyakarta  sedang diinvestigasi. RSUP dr Sardjito Yogyakarta masih melakukan serangkaian pemeriksaan lebih detail untuk memastikan adanya bakteri antrax pada pasien yang meninggal pada 6 Januari lalu dan mengkonfirmasi ke laboratorium Litbangkes.

RSUD Mataram Buka Layanan Bayi Tabung, Biaya Rp10-Rp15 Juta

Wednesday 18 January 2017
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) segera membuka layanan program bayi tabung, namun kini masih menunggu registrasi alat oleh Kementerian Kesehatan.

Permenkes Direvisi, 5 RS Kembali Bermitra dengan BPJS Kesehatan

Monday 09 January 2017
Sebanyak lima RS swasta di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang semula memutus kontrak kerja sama, kini berkomitmen untuk kembali bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemutusan kerjasama itu dilatarbelakangi penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 64/2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
04/06/2013 05:30:40 AM

Enam RS Swasta Layani Jaminan Kesehatan Bali Mandara

Jakarta - Enam rumah sakit (RS) swasta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali melayani pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).   "Enam RS ini mulai melayani pasien JKBM sejak 1 Mei 2013 sehingga mereka bisa menerima pasien rujukan dari puskesmas maupun pasien gawat darurat," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya.
 
Enam RS yang melayani JKBM itu tersebar di Kabupaten Buleleng, yaitu RS Parama Sidhi, RS Kerta Usadha, dan RS Karya Dharma Usadha. Di Kota Denpasar, RS Puri Raharja dan RS Bhakti Rahayu sedangkan satu RS lainnya berada di Kabupaten Gianyar, yaitu RS Ganesha.
 
RS swasta yang melayani JKBM harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sudah mempunyai kelas, terakreditasi dan harus menyiapkan 10% dari jumlah kamar untuk ruang perawatan kelas III.
 
"Sama halnya dengan RS Umum Daerah (RSUD) di Bali yang sejak 2010 sudah melayani JKBM, maka RS swasta ini harus mematuhi ketentuan tarif peraturan gubernur. Artinya yang dibayar Pemprov Bali kepada RS swasta sesuai pergub, bukan berdasarkan tarif masing-masing RS. Sedangkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis karena sudah dibayar oleh pemerintah," ucapnya.
 
Suarjaya menegaskan, kerja sama ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dan memberatkan RS swasta karena pada dasarnya digunakan sistem pembayaran atas jumlah pelayanan yang diberikan (fee for service). Jasa pelayanan itu dibayarkan pemerintah kepada RS swasta di luar biaya obat-obatan.  Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota pada 2013 mengalokasikan anggaran Rp280,662 miliar untuk melayani pasien JKBM.
 
Ia mencontohkan, RSUD Tabanan sudah mendapatkan Rp3,5 miliar dari JKBM, juga Puskesmas Denpasar Selatan mendapatkan Rp60 juta per tahun dari pengelolaan JKBM.
 
"Rumah sakit swasta yang telah bergabung dalam JKBM tetap akan kami evaluasi secara berkala dan kapan pun bisa distop kalau tidak memenuhi standar," katanya.
 
Sementara itu, Direktur RS Puri Raharja Denpasar dr Nyoman Sutedja mengatakan sejak rumah sakit yang dipimpinnya melayani JKBM, ruang perawatan kelas III penuh terus dan respons masyarakat cukup bagus.
 
"Untuk pasien JKBM kami menyediakan enam tempat tidur dan dalam sebulan ini sudah melayani 25 pasien JKBM," kata mantan Kepala Dinkes Bali itu.
(IZN - pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902