Cakrawala

Berita Terbaru

RS Pelni Lakukan Perbaikan Implementasi JKN Berkesinambungan

Wednesday 14 February 2018
Inilah inovasi yang dilakukan RS Pelni, hingga Direkturnya, Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV (K), memperoleh Anugerah Apresiasi Karya Alumni UI.

Implementasikan JKN Optimal, Direktur RS Pelni Raih Anugerah Apresiasi Karya Alumni UI

Wednesday 14 February 2018
Tantangan terbesar sistem pelayanan kesehatan Indonesia, pasca implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah peningkatan mutu layanan pada pasien dan pengembangan sumber manusianya.

Menkes: Wartawan Harus Cek Kesehatan, Tenggat Waktu dan Jam Kerja Tak Menentu Rawan Picu Penyakit

Tuesday 13 February 2018
Para wartawan dihimbau Menteri Kesehatan Nila F Moeloek rutin mengecek kesehatan secara berkala, mengingat jam kerja profesi jurnalis yang tidak menentu, pun tekanan dari tenggat waktu yang ketat berpotensi mengganggu kesehatan.
12/09/2017 03:06:04 PM

RS Bukan Mitra BPJS Bisa Tagih Biaya Layanan Gawat Darurat pada BPJS

Jakarta -
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta menelusuri dan mengindentifikasi kejadian, baik dari pihak rumah sakit (RS) maupun pasien.

Langkah ini dilakukan Kemenkes meninggalnya bayi perempuan D (4 bulan) saat mendapat penanganan kegawatdarutan di IGD di salah satu RS Swasta di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, belum lama ini.

"Kami juga menyampaikan bela sungkawa dan menyesalkan kejadian ini," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH.

Oscar menegaskan, dari sisi penyelenggara layanan, sesuai ketentuan dan standar akreditasi, pihak memang RS harus menginformasikan tarif pelayanan termasuk tarif NICU dan PICU, apalagi jika diminta informasi oleh pasien/keluarga.

"Memang berdasarkan keterangan tertulis melalui rilis media, pihak RS telah melakukan penanganan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa pasien. Meski demikian, bagaimana sebenarnya penanganan pasien di RS dan langkah selanjutnya, Kemenkes menantikan hasil penelusuran dari Dinkes Jakarta dan BPRS atas kejadian tersebut," ujar Oscar.

Oscar menegaskan, pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan, juga di RS yang belum bekerjasama dengan BPJSK dan tidak dikenakan biaya. UU Nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan rumah sakit untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka

"Semua RS, tak terkecuali, baik yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau belum, wajib memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien yang membutuhkan," ujar Oscar.

Peserta BPJS Kesehatan, kata Hamdi, tidak boleh ditagih biaya, karena sebenarnya RS dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien JKN tadi kepada BPJS Kesehatan. "Berdasarkan UU RS, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin RS, apabila terbukti terdapat kelalaian. Untuk memberikan sanksi tersebut, perlu dilakukan penelusuran mendalam atas kejadian atau dilakukan audit medis," lanjut Oscar.
(IZn- pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902