Cakrawala

Berita Terbaru

RS Indonesia di Rakhine Myanmar Dibangun, Bantu Warga Muslim dan Budha

Monday 18 September 2017
Kontrak pembangunan tahap kedua Rumah Sakit (RS) Indonesia di Rakhine State, Myanmar, berupa gedung tempat tinggal untuk dokter dan perawat ditandatangani Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

RSUD Bandar Negara Husada Lampung Diresmikan

Monday 18 September 2017
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Negara Husada diresmikan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. RSUD ini diproyeksikan menjadi bagian dari fasilitas kota baru, serta menunjang RSUD Abdul Moeloek.

RS Bukan Mitra BPJS Bisa Tagih Biaya Layanan Gawat Darurat pada BPJS

Tuesday 12 September 2017
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta menelusuri dan mengindentifikasi kejadian, baik dari pihak rumah sakit (RS) maupun pasien.
12/09/2017 03:06:04 PM

RS Bukan Mitra BPJS Bisa Tagih Biaya Layanan Gawat Darurat pada BPJS

Jakarta -
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta menelusuri dan mengindentifikasi kejadian, baik dari pihak rumah sakit (RS) maupun pasien.

Langkah ini dilakukan Kemenkes meninggalnya bayi perempuan D (4 bulan) saat mendapat penanganan kegawatdarutan di IGD di salah satu RS Swasta di wilayah Kalideres, Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

"Kami juga menyampaikan bela sungkawa dan menyesalkan kejadian ini," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH.

Oscar menegaskan, dari sisi penyelenggara layanan, sesuai ketentuan dan standar akreditasi, pihak memang RS harus menginformasikan tarif pelayanan termasuk tarif NICU dan PICU, apalagi jika diminta informasi oleh pasien/keluarga.

"Memang berdasarkan keterangan tertulis melalui rilis media, pihak RS telah melakukan penanganan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa pasien. Meski demikian, bagaimana sebenarnya penanganan pasien di RS dan langkah selanjutnya, Kemenkes menantikan hasil penelusuran dari Dinkes Jakarta dan BPRS atas kejadian tersebut," ujar Oscar.

Oscar menegaskan, pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan, juga di RS yang belum bekerjasama dengan BPJSK dan tidak dikenakan biaya. UU Nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan rumah sakit untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka

"Semua RS, tak terkecuali, baik yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau belum, wajib memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien yang membutuhkan," ujar Oscar.

Peserta BPJS Kesehatan, kata Hamdi, tidak boleh ditagih biaya, karena sebenarnya RS dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien JKN tadi kepada BPJS Kesehatan. "Berdasarkan UU RS, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin RS, apabila terbukti terdapat kelalaian. Untuk memberikan sanksi tersebut, perlu dilakukan penelusuran mendalam atas kejadian atau dilakukan audit medis," lanjut Oscar.
(IZn- pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902