Cakrawala

Berita Terbaru

Apoteker di RS dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Harus Berperan Kurangi Kasus Resistensi Antibiotik

Tuesday 21 November 2017
Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berwenang dalam pemberian obat, perlu mengontrol dengan baik penyerahan antibiotik di apotek maupun klinik dan rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga dihimbau tidak menggunakan antibiotik tanpa diagnosa dokter terlebih dahulu. 

Akhirnya Berdiri Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia

Monday 20 November 2017
SSekelompok praktisi humas Rumah Sakit sepakat mendirikan asosiasi profesi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme humas rumah sakit. Asosisasi itu bernama Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia, disingkat PERHUMASRI. Bertepatan dengan diselenggarakan Hospital Expo dan Seminar Nasional Persi 2017,  Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kuntjoro Adi Purjanto mengumumkan berdirinya PERHUMASRI dihadapan sekitar 1000 orang peserta acara pembukaan di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (18/10/2017), Jakarta.

Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Sektor Kesehatan? Kapan?

Monday 20 November 2017
Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Farid Moeloek, SpM  baru-baru ini menyerukan perlunya Kemitraan Pemerintah Swasta di sektor Kesehatan. Hal ini sudah lama tertunda.  Sektor swasta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun, belum ada kebijakan yang jelas  mengenai peran sektor swasta dalam kesehatan.  Memang, sedikit sekali yang diketahui mengenai peran swasta tersebut.
12/09/2017 03:06:04 PM

RS Bukan Mitra BPJS Bisa Tagih Biaya Layanan Gawat Darurat pada BPJS

Jakarta -
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta menelusuri dan mengindentifikasi kejadian, baik dari pihak rumah sakit (RS) maupun pasien.

Langkah ini dilakukan Kemenkes meninggalnya bayi perempuan D (4 bulan) saat mendapat penanganan kegawatdarutan di IGD di salah satu RS Swasta di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, belum lama ini.

"Kami juga menyampaikan bela sungkawa dan menyesalkan kejadian ini," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH.

Oscar menegaskan, dari sisi penyelenggara layanan, sesuai ketentuan dan standar akreditasi, pihak memang RS harus menginformasikan tarif pelayanan termasuk tarif NICU dan PICU, apalagi jika diminta informasi oleh pasien/keluarga.

"Memang berdasarkan keterangan tertulis melalui rilis media, pihak RS telah melakukan penanganan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa pasien. Meski demikian, bagaimana sebenarnya penanganan pasien di RS dan langkah selanjutnya, Kemenkes menantikan hasil penelusuran dari Dinkes Jakarta dan BPRS atas kejadian tersebut," ujar Oscar.

Oscar menegaskan, pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan, juga di RS yang belum bekerjasama dengan BPJSK dan tidak dikenakan biaya. UU Nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan rumah sakit untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka

"Semua RS, tak terkecuali, baik yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau belum, wajib memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien yang membutuhkan," ujar Oscar.

Peserta BPJS Kesehatan, kata Hamdi, tidak boleh ditagih biaya, karena sebenarnya RS dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien JKN tadi kepada BPJS Kesehatan. "Berdasarkan UU RS, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin RS, apabila terbukti terdapat kelalaian. Untuk memberikan sanksi tersebut, perlu dilakukan penelusuran mendalam atas kejadian atau dilakukan audit medis," lanjut Oscar.
(IZn- pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902