Cakrawala

Berita Terbaru

KLHK di Rapat Darurat Limbah Medis PERSI: Tumpukan Mencapai 8.000 Ton di Seluruh Indonesia

Friday 06 April 2018
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan tumpukan limbah medis di rumah sakit (RS) seluruh Indonesia mencapai 8.000 ton. Limbah-limbah medis itu tertumpuk di banyak RS pasca penertiban insenerator RS yang dinilai tidak memenuhi syarat.

Pemusnahan Tumpukan Limbah RS di Fasilitas Pabrik Semen Tunggu Kepmen LHK

Friday 06 April 2018
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) pada Selasa (3/4) telah menandatangani kesepakatan dengan 4 pabrik semen untuk melakukan pemusnahan limbah medis yang kini menumpuk di rumah sakit (RS). Pabrik-pabrik semen itu masing-masing berlokasi dua di Jawa Barat, 1 Banten dan 1 lagi di Sumatera Barat. 

Agar Makin Trengginas Tangani Kejahatan Obat dan Makanan, BPOM Lantik Tiga Direktur Baru

Thursday 05 April 2018
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) melantik tiga direktur baru di Kedeputian Bidang Penindakan untuk mempercepat penanganan kasus kejahatan obat dan makanan. Ketiga direktur baru itu terdiri atas Direktur Penyidikan, Direktur Intelijen dan Direktur Pengamanan. 
12/09/2017 03:06:04 PM

RS Bukan Mitra BPJS Bisa Tagih Biaya Layanan Gawat Darurat pada BPJS

Jakarta -
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta menelusuri dan mengindentifikasi kejadian, baik dari pihak rumah sakit (RS) maupun pasien.

Langkah ini dilakukan Kemenkes meninggalnya bayi perempuan D (4 bulan) saat mendapat penanganan kegawatdarutan di IGD di salah satu RS Swasta di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, belum lama ini.

"Kami juga menyampaikan bela sungkawa dan menyesalkan kejadian ini," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH.

Oscar menegaskan, dari sisi penyelenggara layanan, sesuai ketentuan dan standar akreditasi, pihak memang RS harus menginformasikan tarif pelayanan termasuk tarif NICU dan PICU, apalagi jika diminta informasi oleh pasien/keluarga.

"Memang berdasarkan keterangan tertulis melalui rilis media, pihak RS telah melakukan penanganan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa pasien. Meski demikian, bagaimana sebenarnya penanganan pasien di RS dan langkah selanjutnya, Kemenkes menantikan hasil penelusuran dari Dinkes Jakarta dan BPRS atas kejadian tersebut," ujar Oscar.

Oscar menegaskan, pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan, juga di RS yang belum bekerjasama dengan BPJSK dan tidak dikenakan biaya. UU Nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan rumah sakit untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka

"Semua RS, tak terkecuali, baik yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau belum, wajib memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien yang membutuhkan," ujar Oscar.

Peserta BPJS Kesehatan, kata Hamdi, tidak boleh ditagih biaya, karena sebenarnya RS dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien JKN tadi kepada BPJS Kesehatan. "Berdasarkan UU RS, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin RS, apabila terbukti terdapat kelalaian. Untuk memberikan sanksi tersebut, perlu dilakukan penelusuran mendalam atas kejadian atau dilakukan audit medis," lanjut Oscar.
(IZn- pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902