Cakrawala

Berita Terbaru

KLHK di Rapat Darurat Limbah Medis PERSI: Tumpukan Mencapai 8.000 Ton di Seluruh Indonesia

Friday 06 April 2018
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan tumpukan limbah medis di rumah sakit (RS) seluruh Indonesia mencapai 8.000 ton. Limbah-limbah medis itu tertumpuk di banyak RS pasca penertiban insenerator RS yang dinilai tidak memenuhi syarat.

Pemusnahan Tumpukan Limbah RS di Fasilitas Pabrik Semen Tunggu Kepmen LHK

Friday 06 April 2018
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) pada Selasa (3/4) telah menandatangani kesepakatan dengan 4 pabrik semen untuk melakukan pemusnahan limbah medis yang kini menumpuk di rumah sakit (RS). Pabrik-pabrik semen itu masing-masing berlokasi dua di Jawa Barat, 1 Banten dan 1 lagi di Sumatera Barat. 

Agar Makin Trengginas Tangani Kejahatan Obat dan Makanan, BPOM Lantik Tiga Direktur Baru

Thursday 05 April 2018
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) melantik tiga direktur baru di Kedeputian Bidang Penindakan untuk mempercepat penanganan kasus kejahatan obat dan makanan. Ketiga direktur baru itu terdiri atas Direktur Penyidikan, Direktur Intelijen dan Direktur Pengamanan. 
14/03/2018 01:48:29 PM

Berkontribusi pada Target Universal Health Coverage, Barito Utara Alokasikan Rp13,8 Miliar

Barito Utara -
Guna mencapai target Jaminan Kesehatan Nasional semesta atau universal health coverage, ketika seluruh penduduk mendapat jaminan kesehatan, pada 1 Januari 2019, kontribusi pemerintah daerah juga menjadi penentu. Salah satu wujudnya, alokasi anggaran untuk masyarakat tidak mampu agar mereka terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di antara pemerintah daerah yang sudah melakukan upaya itu adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang mengalokasikan Rp13,7 miliar untuk membayar permi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2018.

"Untuk pembayaran premi atau iuran bulanan tahun ini, sehingga jumlah warga yang menjadi peserta JKN-KIS sampai akhir tahun nanti akan terus meningkat," kata Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara Robansyah, belum lama ini.

Robansyah memaparkan, jumlah warga yang premi BPJS Kesehatannya ditanggung Dinas Kesehatan, sampai pertengahan Maret 2018, sebanyak 57.100 jiwa. Mereka adalah warga miskin yang belum terjaring sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

"Ketika sakit masyarakat tidak perlu takut memikirkan biaya pengobatan atau perawatan karena sudah dijaminkan melalui JKN-KIS. Itu semua merupakan wujud komitmen Pemkab Barito Utara untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Robansyah yang menegaskan, pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari empat prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara 2013-2018.

Komitmen pemerintah kabupaten itu, kata Robansyah, harus diimbangi kinerja para pemangku kepentingan lainnya. BPJS kesehatan harus bekerja cepat dan memberikan kemudahan dalam memberikan kartu untuk memastikan peserta JKN KIS memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya.

"Juga harus dipastikan kualitas layanan dan kepuasan peserta. Unsur paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan baik di RSUD maupun Puskesmas jangan sampai memilih-milih dan membeda-bedakan layanan kepada masyarakat."

Robansyah juga menjamin, pembiayaan kesehatan warga miskin ini terus menjadi komitmen pemerintah kabupaten, sehingga jika anggarannya masih kurang karena bertambahnya peserta, akan diusulkan masuk dalam APBD Perubahan.
(IZn - pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902