Seputar BPJS

Berita Terbaru

BPJS Diharapkan Tanggung Korban Narkoba, Agar Bisa Berobat ke RS

Wednesday 03 December 2014
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan juga dapat menanggung biaya pengobatan korban narkoba. Selama ini BPJS mengecualikan penyakit yang disebabkan oleh kesengajaan, termasuk konsumsi narkoba.

Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD)

Monday 17 November 2014
Memperhatikan Surat Pengurus Pusat PMI perihal Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk dapat diprioritaskan Pembayarannya oleh Rumah Sakit kepada PMI, maka PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) mengusulkan agar ...

Klaim RS Pasti Dibayar BPJS, Asal Sesuai Prosedur

Saturday 20 September 2014
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam, Kepulauan Riau mengajukan klaim sekitar Rp. 20 miliar hingga semester I tahun 2014 untuk biaya rawat inap dan rawat jalan pasien pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
03/01/2014 03:25:24 PM

Inilah isi Permenkes No 71 2013 Tentang JKN

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi  menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada 12 Desember 2013 di Jakarta.

Permenkes ini mengacu pada pasal 37 Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani Staf Ahli Menkes RI Bidang Medikolegal, Prof dr. Budi Sampurna, SH,. DFM, So. F(K), Sp. KP menjelaskan Permenkes itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam implementasi JKN meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana JKN. Program ini berlaku 1 Januari," kata Budi.

Pasal 2 Permenkes 71/2013, kata Budi,  menyebut fasilitas kesehatan tingkat pertama itu dapat berupa Puskesmas atau yang setara,  praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, RS umum dan RS khusus.

"Kita pahami bahwa RS pada umumnya menyediakan layanan lanjutan, tetapi RS kelas D pratama, belum memiliki tenaga medis atau peralatan memadai. Misalnya, baru punya dokter umum," ujar Budi.

Sedangkan fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS, kata Budi, harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.

Wujudnya, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan darurat serta laboratorium sederhana dan kefarmasian.

"Fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana-sarana itu wajib membangun jejaring atau melalui rujukan," kata Budi.

Fasilitas Kesehatan yang masuk dalam sistem JKN wajib menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Tapi, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan itu harus memenuhi ketentuan serta mempertimbangkan kecukupan fasilitas yang dimilikinya dengan jumlah peserta JKN yang harus dilayaninya," kata Budi.

Perjanjian, kata Budi, berlaku minimal setahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.
(IZN - pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Kelapa Gading - 14250
  • +6221 45845303 - 04
  • +6221 45857833