Seputar BPJS

Berita Terbaru

Tagihan BPJS Belum Cair, RS Bisa Pinjam Bank Mandiri

Tuesday 03 May 2016
Bank Mandiri mengucurkan dana talangan, bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membantu rumah sakit (RS) provider yang kesulitan keuangan dalam menjalankan fungsi layanan kesehatannnya. Dana talangan itu dilakukan Bank Mandiri dengan mengambil alih invoice atau tagihan sebelum jatuh tempo pembayaran dari BPJS Kesehatan.

Premi BPJS Naik, Peserta Turun Kelas

Thursday 21 April 2016
Kenaikan tarif premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memaksa sebagian peserta menurunkan kelasnya atau down grade agar tetap bisa menjadi anggota namun dengan iuran lebih rendah.

PR Paska Kenaikan Iuran BPJS: Pembenanan Insentif dan Transparansi

Monday 21 March 2016
Pemerintah diharapkan memberi insentif kepada rumah sakit (RS) swasta yang melayani BPJS Kesehatan, seperti yang telah diberikan pada RS pemerintah. Mimimnya insentif itu menjadi salah satu pemicu masih rendahnya minat RS swasta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
03/01/2014 03:25:24 PM

Inilah isi Permenkes No 71 2013 Tentang JKN

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi  menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada 12 Desember 2013 di Jakarta.

Permenkes ini mengacu pada pasal 37 Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani Staf Ahli Menkes RI Bidang Medikolegal, Prof dr. Budi Sampurna, SH,. DFM, So. F(K), Sp. KP menjelaskan Permenkes itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam implementasi JKN meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana JKN. Program ini berlaku 1 Januari," kata Budi.

Pasal 2 Permenkes 71/2013, kata Budi,  menyebut fasilitas kesehatan tingkat pertama itu dapat berupa Puskesmas atau yang setara,  praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, RS umum dan RS khusus.

"Kita pahami bahwa RS pada umumnya menyediakan layanan lanjutan, tetapi RS kelas D pratama, belum memiliki tenaga medis atau peralatan memadai. Misalnya, baru punya dokter umum," ujar Budi.

Sedangkan fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS, kata Budi, harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.

Wujudnya, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan darurat serta laboratorium sederhana dan kefarmasian.

"Fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana-sarana itu wajib membangun jejaring atau melalui rujukan," kata Budi.

Fasilitas Kesehatan yang masuk dalam sistem JKN wajib menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Tapi, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan itu harus memenuhi ketentuan serta mempertimbangkan kecukupan fasilitas yang dimilikinya dengan jumlah peserta JKN yang harus dilayaninya," kata Budi.

Perjanjian, kata Budi, berlaku minimal setahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.
(IZN - pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902