Seputar BPJS

Berita Terbaru

Tak Perlu Ke Kantor BPJS, Pakai Saja Mobile JKN

Thursday 15 March 2018
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat diharapkan memaksimalkan aplikasi Mobile JKN. Saat ini aplikasi versi androidnya, telah digunakan lebih dari 1.000.000 user, sedangkan  aplikasi Mobile JKN versi iOS, lebih dari 2.000 user.  

BPJS Ingatkan, 2018 Tahun Penindakan Fraud

Thursday 18 January 2018
2018, merupakan tahun penindakan tindak korupsi terhadap indikasi praktik kecurangan atau fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penindakan dan sanksi akan diberlakukan setelah sebelumnya, pada 2017, dilakukan sosialisasi, diseminasi, dan pencegahan.

Kejar Target Jaminan Kesehatan Semesta pada 2019, BPJS Kesehatan Berkolaborasi dengan Kemendagri, Lacak Warga yang Belum Terdaftar

Wednesday 10 January 2018
Data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP elektronik di Kementrian Dalam Negeri akan dimanfaatkan BPJS Kesehatan untuk melacak warga yang belum terdaftar peserta JKN.
03/01/2014 03:25:24 PM

Inilah isi Permenkes No 71 2013 Tentang JKN

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi  menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada 12 Desember 2013 di Jakarta.

Permenkes ini mengacu pada pasal 37 Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani Staf Ahli Menkes RI Bidang Medikolegal, Prof dr. Budi Sampurna, SH,. DFM, So. F(K), Sp. KP menjelaskan Permenkes itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam implementasi JKN meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana JKN. Program ini berlaku 1 Januari," kata Budi.

Pasal 2 Permenkes 71/2013, kata Budi,  menyebut fasilitas kesehatan tingkat pertama itu dapat berupa Puskesmas atau yang setara,  praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, RS umum dan RS khusus.

"Kita pahami bahwa RS pada umumnya menyediakan layanan lanjutan, tetapi RS kelas D pratama, belum memiliki tenaga medis atau peralatan memadai. Misalnya, baru punya dokter umum," ujar Budi.

Sedangkan fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS, kata Budi, harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.

Wujudnya, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan darurat serta laboratorium sederhana dan kefarmasian.

"Fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana-sarana itu wajib membangun jejaring atau melalui rujukan," kata Budi.

Fasilitas Kesehatan yang masuk dalam sistem JKN wajib menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Tapi, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan itu harus memenuhi ketentuan serta mempertimbangkan kecukupan fasilitas yang dimilikinya dengan jumlah peserta JKN yang harus dilayaninya," kata Budi.

Perjanjian, kata Budi, berlaku minimal setahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.
(IZN - pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902