Seputar BPJS

Berita Terbaru

Klaim RS Pasti Dibayar BPJS, Asal Sesuai Prosedur

Saturday 20 September 2014
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam, Kepulauan Riau mengajukan klaim sekitar Rp. 20 miliar hingga semester I tahun 2014 untuk biaya rawat inap dan rawat jalan pasien pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Peserta PBJS Kini Cukup Tunggu Tiga Menit di Loket

Wednesday 06 August 2014
Kini, tak perlu kuatir harus mengantri saat berobat menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Pasalnya, rumah sakit (RS)  pelaksana BPJS menerapkan bridging system secara lengkap.

Di Belanda dan Inggris, Lembaga Sejenis BPJS Kesehatan Disukai, di Indonesia Juga Bisa!

Tuesday 15 April 2014
Petugas frontliner berperan penting sebagai ujung tombak pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mereka menjadi salah satu penentu kualitas pelayanan.
03/01/2014 03:25:24 PM

Inilah isi Permenkes No 71 2013 Tentang JKN

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi  menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada 12 Desember 2013 di Jakarta.

Permenkes ini mengacu pada pasal 37 Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani Staf Ahli Menkes RI Bidang Medikolegal, Prof dr. Budi Sampurna, SH,. DFM, So. F(K), Sp. KP menjelaskan Permenkes itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam implementasi JKN meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana JKN. Program ini berlaku 1 Januari," kata Budi.

Pasal 2 Permenkes 71/2013, kata Budi,  menyebut fasilitas kesehatan tingkat pertama itu dapat berupa Puskesmas atau yang setara,  praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, RS umum dan RS khusus.

"Kita pahami bahwa RS pada umumnya menyediakan layanan lanjutan, tetapi RS kelas D pratama, belum memiliki tenaga medis atau peralatan memadai. Misalnya, baru punya dokter umum," ujar Budi.

Sedangkan fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS, kata Budi, harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.

Wujudnya, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan darurat serta laboratorium sederhana dan kefarmasian.

"Fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana-sarana itu wajib membangun jejaring atau melalui rujukan," kata Budi.

Fasilitas Kesehatan yang masuk dalam sistem JKN wajib menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Tapi, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan itu harus memenuhi ketentuan serta mempertimbangkan kecukupan fasilitas yang dimilikinya dengan jumlah peserta JKN yang harus dilayaninya," kata Budi.

Perjanjian, kata Budi, berlaku minimal setahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.
(IZN - pdpersi.co.id)