Seputar BPJS

Berita Terbaru

Klaim RS Lancar, Namun Ada Pula Yang Ditunggak BPJS, RS Harus Cari Tahu Pemicunya

Tuesday 29 November 2016
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan segera menyelesaikan pembayaran klaim rumak sakit (RS) di Kalimantan Selatan (Kalsel) agar pelayanan kesehatan masyarakat berjalan lancar.

Mulai September, Bayar Iuran BPJS Bisa Koleketif Satu Keluarga

Thursday 08 September 2016
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri dapat membayar iuran secara kolektif untuk seluruh anggota keluarga sesuai nama yang terdaftar pada kartu keluarga (KK). Perubahan sistem pembayaran peserta JKN-KIS mandiri ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran iuran.

Ingat! Satu Bulan Saja Nunggak, Keanggotaan BPJS Kesehatan Nonaktif

Monday 15 August 2016
Mulai 1 Juli 2016, jika satu bulan saja, tidak membayar iuran, maka keanggotaan kepesertaan mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, akan langsung dinonaktifkan, dan kartu BPJS-nya tidak bisa digunakan. Jika peserta ingin mengaktifkan lagi kepesertaannya, maka harus melunasi tunggakannya dulu.
03/01/2014 03:25:24 PM

Inilah isi Permenkes No 71 2013 Tentang JKN

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi  menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada 12 Desember 2013 di Jakarta.

Permenkes ini mengacu pada pasal 37 Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani Staf Ahli Menkes RI Bidang Medikolegal, Prof dr. Budi Sampurna, SH,. DFM, So. F(K), Sp. KP menjelaskan Permenkes itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam implementasi JKN meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana JKN. Program ini berlaku 1 Januari," kata Budi.

Pasal 2 Permenkes 71/2013, kata Budi,  menyebut fasilitas kesehatan tingkat pertama itu dapat berupa Puskesmas atau yang setara,  praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, RS umum dan RS khusus.

"Kita pahami bahwa RS pada umumnya menyediakan layanan lanjutan, tetapi RS kelas D pratama, belum memiliki tenaga medis atau peralatan memadai. Misalnya, baru punya dokter umum," ujar Budi.

Sedangkan fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS, kata Budi, harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.

Wujudnya, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan darurat serta laboratorium sederhana dan kefarmasian.

"Fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana-sarana itu wajib membangun jejaring atau melalui rujukan," kata Budi.

Fasilitas Kesehatan yang masuk dalam sistem JKN wajib menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Tapi, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan itu harus memenuhi ketentuan serta mempertimbangkan kecukupan fasilitas yang dimilikinya dengan jumlah peserta JKN yang harus dilayaninya," kata Budi.

Perjanjian, kata Budi, berlaku minimal setahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.
(IZN - pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902