Seputar BPJS

Berita Terbaru

BPJS Ingatkan, 2018 Tahun Penindakan Fraud

Thursday 18 January 2018
2018, merupakan tahun penindakan tindak korupsi terhadap indikasi praktik kecurangan atau fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penindakan dan sanksi akan diberlakukan setelah sebelumnya, pada 2017, dilakukan sosialisasi, diseminasi, dan pencegahan.

Kejar Target Jaminan Kesehatan Semesta pada 2019, BPJS Kesehatan Berkolaborasi dengan Kemendagri, Lacak Warga yang Belum Terdaftar

Wednesday 10 January 2018
Data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP elektronik di Kementrian Dalam Negeri akan dimanfaatkan BPJS Kesehatan untuk melacak warga yang belum terdaftar peserta JKN.

Kejar Target Universal Health Coverage (UHC) pada 2019, BPJS Kesehatan Lakukan Kanvasing Hingga Buka Pendaftaran di Mal

Wednesday 03 January 2018
Sebanyak 72,9% penduduk Indonesia menjadi pesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
14/11/2017 09:22:02 AM

Pemerintah Setop Suntikan Modal, BPJS Diminta Mandiri Atasi Defisit

Jakarta -
Sejak awal berdiri, BPJS kesehatan tercatat terus mengalami defisit. Namun, defisitnya diperkirakan membaik menjadi Rp 3,4 triliun tahun ini.

Pemerintah berhenti melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah menambah anggaran subsidi kesehatan masyarakat agar BPJS Kesehatan bisa memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Dengan skema tersebut, institusi diharapkan lebih mandiri dalam mengelola keuangannya.

"Sesuai arahan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sekarang tidak lagi PMN tapi subsidi," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta saat ditemui Katadata di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8).

Tahun depan, pemerintah menganggarkan Rp 25,5 triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan alokasi tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa ditargetkan bisa menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan. "Kalau langkah untuk memperbaiki keuangannya, tanyakan ke BPJS Kesehatan. Tapi mereka berupaya, pemerintah akan bantu," ujarnya.

Sejak awal berdiri, BPJS kesehatan tercatat terus mengalami defisit. Pada 2014, defisit mencapai Rp 3,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada 2015 dan Rp 9,7 triliun pada 2016. Namun, defisitnya diperkirakan menyusut menjadi Rp 3,4 triliun tahun ini. (Baca juga: BPJS Kesehatan Defisit, Menko Puan Minta Pemda Patungan)

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memang tengah didorong untuk memperbaiki keuangannya. Caranya, dengan terus menerus menarik peserta mandiri jaminan sosial. Ia yakin potensinya masih sangat besar. "Kepesertaan yang bayar sendiri itu kan masih memliki ruang yang besar, untuk itu BPJS perlu mengintensifkan kepesertaan dari yang peserta mandiri itu," kata dia.

Di sisi lain, dari sisi pengeluaran, pemerintah akan memastikan setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh BPJS memiliki manfaat dan sesuai dengan standar biaya, seperti biaya pengobatan, perawatan, hingga biaya reimburse yang kerap kali dinilai tidak tepat waktu

Guna memastikan kinerja keuangannya tetap dalam koridor yang positif, ia pun meminta manajemen BPJS Kesehatan melaporkan kondisi keuangan secara rutin kepada pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Tahun ini rasanya kalaupun defisit, jauh lebih terkontrol," ujar dia.

(pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902