Seputar BPJS

Berita Terbaru

BPJS Ingatkan, 2018 Tahun Penindakan Fraud

Thursday 18 January 2018
2018, merupakan tahun penindakan tindak korupsi terhadap indikasi praktik kecurangan atau fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penindakan dan sanksi akan diberlakukan setelah sebelumnya, pada 2017, dilakukan sosialisasi, diseminasi, dan pencegahan.

Kejar Target Jaminan Kesehatan Semesta pada 2019, BPJS Kesehatan Berkolaborasi dengan Kemendagri, Lacak Warga yang Belum Terdaftar

Wednesday 10 January 2018
Data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP elektronik di Kementrian Dalam Negeri akan dimanfaatkan BPJS Kesehatan untuk melacak warga yang belum terdaftar peserta JKN.

Kejar Target Universal Health Coverage (UHC) pada 2019, BPJS Kesehatan Lakukan Kanvasing Hingga Buka Pendaftaran di Mal

Wednesday 03 January 2018
Sebanyak 72,9% penduduk Indonesia menjadi pesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
18/01/2018 08:57:59 PM

BPJS Ingatkan, 2018 Tahun Penindakan Fraud

Jakarta -
2018, merupakan tahun penindakan tindak korupsi terhadap indikasi praktik kecurangan atau fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penindakan dan sanksi akan diberlakukan setelah sebelumnya, pada 2017,  dilakukan sosialisasi, diseminasi, dan pencegahan.

"BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan terkait penindakan. Namun, pada 2017 BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk penanganan dan pencegahan dugaan praktik kecurangan. Pelanggaran hukum pada program JKN yang dilakukan fasilitas kesehatan pada 2018 akan ditindak tegas oleh petugas hukum," ujar Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi di Jakarta, hari ini.

Penegakan hukum, lanjut Yudi, tidak hanya dilakukan untuk dugaan praktik kecurangan, tetapi juga pada badan usaha yang belum menjalankan program JKN-KIS dengan benar. Potensi terjadinya fraud dalam program JKN pun, bukan hanya sengaja dilakukan oleh fasilitas kesehatan, melainkan juga bisa terjadi karena kesalahan dalam sistem administrasi yang dilaporkan. BPJS Kesehatan  sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat kuasa khusus untuk melakukan tindakan.

"Masih ada badan usaha yang tidak mendaftarkan pegawainya, tidak membayarkan, dan mendaftarkan hanya sebagian. Memang tidak banyak, tapi ini akan membahayakan," kata Bayu.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari  mengungkapkan saat ini memang masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pegawainya dalam program JKN. Umumnya, terjadi pada perusahaan kecil yang hanya memiliki belasan hingga kurang dari 10 karyawan. kendati begitu, tetap perlu diwaspadai karena jumlah perusahaan jenis ini, banyak.
(IZn - pdpersi.co.id)

CONTACT US

  • Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof Soepomo SH No.231, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
  • +6221 8378 2901-02
  • +6221 8378 2902