Webinar PERSI dan GSK Pharma: Inhalasi Kurangi Keparahan Asma, Lebih Efisien Bagi RS

2022-04-26 22:24:52



Penanganan asma yang terkontrol dengan penggunaan inhalasi akan membantu pasien lebih produktif karena frekuensi kekambuhan bisa diminimalisir, terhindar dari risiko kematian serta bagi rumah sakit (RS) pun biaya akan lebih efisien. Demikian terungkap dalam Webinar Perspektif Biaya dan Alat Inhalasi dalam Tatalaksana Asma di JKN yang diselenggarakan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) bekerjasama dengan GSK Pharma Indonesia hari ini, Kamis (21/4) melalui platform Kitras.

Ketua Umum PERSI dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS menyatakan PERSI sangat mendorong RS menyelenggarakan layanan sesuai prinsip cost effective, termasuk dalam penanganan asma. “Layanan yang cost effective adalah salah satu aspek dalam standar mutu layanan, di samping itu terdapat aspek kesinambungan, keamanan, keadilan, serta tepat waktu. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa distribusi obat di fasilitas kesehatan primer hingga speasialis dan sub spesialis dari fasilitas farmasi yang memadai,” kata Bambang.

Bambang menegaskan, penanganan asma akan berpengaruh pada kualitas kesehatan masyarakat, termasuk usia harapan hidup di Indonesia yang saat ini semakin baik, kini mencapai rata-rata 74 tahun. Namun, berbagai gangguan kesehatan, termasuk serangan asma telah mempengaruhi angka disabilitas yang mencapai 9 hingga 10 tahun sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas dan kualitas hidup.

“Sementara di Singapura usia harapan hidup mencapai 80-82 tahun dengan angka disabilitas yang lebih kecil. Kita pada kesempatan ini akan sama-sama membahas penanganan asma yang selama ini ikut berpengaruh pada angka disabilitas dan produktifitas. Tentu informasi ini sangat bermanfaat, GSK bisa ikut memberikan diseminasi, informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan RS,” kata Bambang.

Ketua Kompartemen JKN PERSI dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menjadi moderator dalam pengantarnya menyatakan JKN kini telah beranggotakan 180 juta peserta atau 85% dari penduduk Indonesia, serta sebanyak 2.000 RS telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. “Ini menjadikan BPJS Kesehatan sebagai lembaga asuransi sosial terbesar di dunia. Sehingga jika pasien JKN mendominasi sebuah RS, maka prinsip cost effective harus dijaga dengan baik karena sistem informasi BPJS Kesehatan sekarang sudah mampu menganalisa utilitas, biaya rata-rata yang dikeluarkan dibandingkan unit cost, juga biaya tata kelola kasus penyakit tertentu, termasuk pasien asma per kunjungan. Jika dinilai tidak sesuai dengan regulasi, RS bisa dinyatakan melakukan fraud hingga bisa dihentikan kerja samanya,” kata Daniel.

Narasumber pertama, Guru Besar FK UI Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph.D., Sp.P(K) yang membawakan topik Perbandingan Biaya Kesehatan Langsung Pengobatan Pengontrol Asma menyatakan bahwa di seluruh dunia terdapat 334 juta orang yang hidup dengan asma. Gangguan asma juga menduduki posisi ke 14 dalam jumlah dan durasi pemicu disabilitas. “Asma kebih banyak ditemukan di negara berpendapatan sedang dan rendah, ini berhubungan dengan tingkat polusi,” kata Faisal.
Sayangnya, lanjut Faisal, hanya 38% pasien asma yang menerima rencana aksi asma yaitu instruksi yang disusun dokter untuk membantu mengendalikan gejala asma. “Dunia medis juga sepakat, pasien asma membutuhkan pengontrol, bukan hanya pelega karena sudah disepakati asma itu disebabkan inflamasi. Namun, riset masih menunjukan baru 30-50% pasien yang patuh pada pengobatan dan 8% pasien tidak mengambil resep. Pasien kerap merasa asma ini tidak menimbulkan kematian dan masih bisa bertahan kendati dipaksakan dengan kondisi sesak,” kata Faisal.

Untuk itu, kata Faisal, dibutuhkan edukasi bagi semua kalangan, termasuk kalangan medis dan pasien tentang pentingnya obat kontrol, yaitu inhalasi untuk menjaga perburukan dan kualitas hidup pasien. “Terlebih inhalasi ini bersifat lokal, tidak sistemik sehingga aman bagi tubuh.”

Narasumber berikutnya, Senior Medical Affairs Manager GSK Indonesia Dr. Royke Ongkowijaya dalam paparannya yang berjudul Dampak Inhaler dalam Mengontrol Penyakit Asma menyatakan selain edukasi, dibutuhkan juga sosialisasi tentang cara penggunaan alat inhalasi.

“Faktor dari alat dan penggunaan sangat menentukan efektivitas, karena kuncinya adalah keteraturan penggunaan, terlebih di era JKN waktu untuk mengajarkan pasien tentang cara pakai alat inhalasi sangatlah terbatas sehingga diperlukan alat yang mudah untuk diajarkan oleh dokter dan mudah digunakan oleh pasien,” kata Royke.

Sementara, Wakil Direktur Pelayanan Media RS Panti Wilasa Cipto dr. Yoseph Chandra, M.Kes menyatakan pihaknya selama ini telah mempraktikan penanganan asma secara terkontrol dengan cara meresepkan obat yang dinilai lebih efisien. Obat inhalasi diberikan pada pasien dengan cara memasukkan tagihan pada sistem JKN sebagai obat kronis.

“Bukan menjadi iur biaya atau biaya yang dibebankan kepada pasien, tapi kita tagihkan kepada JKN sebagai obat kronis seperti halnya obat hipertensi,” kata Yosef.

Bedanya, pada obat kronis lainnya komposisi yang berlaku adalah 7 bagian ditanggung RS dan 21 oleh JKN, namun karena obat inhalasi tidak dapat dibagi maka seluruhnya diklaim ke JKN dan selama ini telah berjalan dengan baik. (IZn – persi.or.id)